DALAM
TATANAN KRATON
Onengngah
panjennengan sadejeh, jek dimen gi’ jeman raja badhah sittong kembangah
nagereh, kembang dari Sembilangan kraton na e kakdissah.
Sekitar 30 tahun kraton sembilangan berdiri
gagah perkasa, pemberani, berjiwa patriot, berstrategi genius dan sudah tentu
berjiwa ksatria. SURO DIRO JAYANINGRAT LEBUR DENING PANGASTUTI. “ ABHUKKA’ SARENAH
PATEH, NYARESSEP SARENAH ATEH ODHI’ A-CAKRA “. MAMAYU HAYUNING BAWANA AMBRASTA
DUR HANGKARA.
Tahun demi tahun berproses di kraton yang
terbuat dari kayu Cendana tersebut, tentara dan pasukan cakraningrat yang hebat
terlatih mengalami berbagai peperangan. Kemenangan demi kemenangan diraihnya
sehingga obsesi bak Raden wijaya (Raja Majapahit) semakin menggelora dalam
dirinya, Beliau ingin mengembalikan kejayaan Majapahit dibawah keturunannya
dengan tujuan utama sedayu sebagai pusatnya. Tempat ini dipandang oleh pangeran
cakraningrat IV sebagai tempat yang paling strategis, subur dan makmur. Mungkin
karena dekat dengan laut. Dimana hal ini serupa dengan kraton Sembilangan yang
sebagiannya sisinya ( Utara-Barat-Timur) di kelilingi laut.
Cakraningrat IV begitu cerdik mempelajari tentang kerajaan Majapahit
semasa jayanya. Telisik punya telisik , ternyata pangeran Cakraningrat mengadopsi
strategi pertempuran Majapahit pada sebagian besar kemenangannya, strategi ini
juga sudah diperkenalkan pada masa majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk
dengan sang Mahapatih gajah mada. Dimana strategi ini banyak menorehkan sejarah
panjang dalam kemenangan demi kemenangan. Begitu juga selama kisaran 29 tahun
kraton Sembilangan berdiri.
BUHPAK
BABUH GURUH RATOH ILLALLOH BHANTAL SYADHAT SAPO’ IMAN PAJUNG ALLOH, berkisar 2 abad setelah keruntuhan
Majapahit, namun kebesaran Kerajaan tersebut sebagai leluhur dari diri Pangeran
Cakraningrat IV, dimana darah Majaphit murni mengalir dalam jiwa raganya tetap
menginspirasi beliau dalam setiap perjuangan-perjuangannya masih terasa hingga
kini. Sebagai sebuah negara
besar Majapahit tentu mempunyai sistem pengaturan kekuasaan yang baik lagi
seksama, karena semakin luas kekuasaan wilayah suatu negara maka semakin rumit
dan komplek pula pengaturannya, terutama mengenai hubungan antara negeri-negeri
di daerah dengan kerajaan pusat. Dalam hal ini Majapahit menggunakan sistem
kekaisaran, semua kerajaan-kerajaan di kawasan Nusantara berdaulat dan mempunyai
wewenang penuh menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan sisitem
kenegaraaan ataupun perundang-rundangan Majapahit sebagai kerajaan induk.
Dengan demikian kestabilan sosial dan politik di kerajaan-kerajaan bawahan akan
dapat dengan mudah terkontrol oleh pusat dimana hal ini masih berlaku hingga
sekarang.
Sisitem ketatanegaraan ini dimulai sejak
pengangkatan tribuana Tunggadewi sebagai Raja Majapahit ke tiga paska pemberontakan
Kuti pada tahun 1329. Sistem itu disebut dengan Sabda Thara Prabu, dimana
sistem baru itu mereformasi sistem kenegaraan Majapahit sebelumnya yaitu dengan
pembentukan negara-negara khusus di Jawa yang dikuasaan kepada para kerabat
Istana Majapahit. Juga didalam pemerintahan kerajaan Majapahit dibentuk Dewan Pertimbangan
Agung, sekalipun semua anggotanya adalah kerabat sang raja yang sebagian juga
adalah para raja dan negara-negara bawahan khusus tersebut. Dengan sistem pemerintahan
ini Majapahit mengalami perubahan warna politik dan sistem “MONARKHI
ABSOLUT” menjadi kerajaan
aristrokrasi_musyawarah dengan terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan.
Sistem ataupun struktur pemerintahan
yang ada di negeri-negeri bawahan tentu akan sama pula seperti di Majapahit sebagai
kerajaan pusat. Hal ini juga berlaku bagi beberapa kerajaan di tanah Jawa yang
dikuasai oleh para kerabat Raja Majapahit. Hanya saja kerajaan-kerajaan
tersebut mempunyai hubungan dan peranan yang istimewa bagi Majapahit. Mereka adalah
penopang dan sekaligus kekuatan bagi kekaisaran Nusantara. Dan
kerajaan-kerajaan di Jawa yang dikuasai oleh para kerabat raja Majapahit
tersebut menurut negarakretagama.
(piagam Singosari tahun 1351 M) adalah sebagai
berikut:
1.
Kerajaan
Daha/Kediri diperintah oleh Bhre Daha yaitu; Dyah Wiyat Sri Rajadewi.
2.
Kerajaan Wengker
diperintah oleh Raja Wijaya Rajasa.
3.
Kerajaan Mataun
diperintah oleh Raja Rajasa Wardhana.
4.
Kerajaan Lasem
diperintah oleh Bhree Lasem yaitu; Duhitendu Dewi.
5.
Kerajaan Pajang
diperintah oleh Bhree Pajang
6.
Kerajaan Paguhan
diperintah oleh Raja Singa Wardhana.
7.
Kerajaan
Kahuripan Diperintah oleh Tribuana Tunggadewi (ibu Prabu Hayam Wuruk).
8.
Kerajaan Singasari
dipertntah oleh Kerta Wardhana.
9.
Kerajaan Mataram
diperintah oleh Bhree Mataram yaitu; Wikrama Wardhana.
10.
Kerajaan
Wirabumi diperintah oleh Bhree Wirabumi.
11.
Kerajaan Pamanukan
diperintah oleh Putri Swardhani.
Selain dari sebelas raja tersebut adalah
penguasa kerajaan bawahan di Jawa, delapan diantaranya termasuk sebagai dewan
dalam sembilan orang Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan Majapahit, yaitu:
1.
Sang Ibu Hayam
Wuruk Raja Majapahit selaku ketua dewan.
2.
Tribuana
Tunggadewi
3.
Sri Kerta
Wardhana
4.
Dyah Wiyat Sri
Rajadewi
5.
Sri Wijaya
Rajasa
6.
Bhre Lasem
Duhitendu Dewi
7.
Sri Rajasa
Wardhana
8.
Bhre Pajang
9.
Singa Wardhana
Dalam menjalankan pemerintahan, Raja
Majapahit mengangkat lima pejabat tinggi kerajaan yang bertanggung jawab atas
masing-masing departemen yang dipimpinnya untuk melangsungkan jalannya roda
kepemerintahan di Majapahit. Para pejabat tersebut bertanggung jawab langsung kepada
raja yang juga dikenal dengan sebutan Sang Panca Wilwatikta, yaitu:
1.
Rakyan Maha
Patih: Atau dalam istilah modern disebut perdana mentri yang bertugas
menjalankan kebijakan-kebijakan raja untuk diolah dan dijadikan sebagai
rancangan program – program kemerintahan. Ia memimpin kabietiya dan bertanggung
jawab langsung kepada sang raja.
2.
Rakyan Demung:
Yaitu panglima kerajaan yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.
3.
Rakyan Kanuruhan:
Yaitu Pembantu utama raja. Ia bertugas melaksanakan tugas-tugas kenegaraan
secara umum juga sebagai duta resmi kerajaan di mancanegara.
4.
Rakyan Rangga:
Yaitu sekretaris dan juru bicara istana, ia juga bertugas mengurusi setiap
aturan protokoler di istana.
5.
Rakyan
Tumenggung: yaitu bertugas mengatur urusan rumah tangga istana berikut
keamanannya.
Maha Patih adalah pejabat negara yang
paling sentral dalam menjalankan roda kepemerintahan. Di tangannyalah kebijakan-kebijakan
raja diolah dan dilaksanakan hingga sampai negara-negara bawahan, tingkat
daerah/provinsi dan hingga ke desa-desa. Dalam tugas ini ia dibantu empat
pejabat kabinetnya dalam menjalankan roda kepemerintahan sesuai dengan divisi
atau departemennya masing-masing. Keempat pejabat tersebut adalah;
1.
Wredda mentri
(mentri sepuh) dan
2.
Tiga maha
mentri; Maha mentri Hino, Maha mentri Sirikan dan Maha mentri Halu.
Mahapatih juga berkewajiban
berkoordinasi dengan para jajaran pejabat Wilwatikta lainnya. Ia pun harus memimpin
sidang tahunan negeri yang dilaksanakan pada bulan Caitra (Maret — April) dengan di hadiri oleh para pejabat Wilwatikta,
perwira, pendeta negeri, hakim agung dan para pejabat tinggi dan
kadipaten-kadipaten (propinsi) dan negara negara bawahan. Pada bulan ini pula
kerajaan mengadakan pesta kenegaraan bagi seluruh negeri untuk memperingati
hari kemenangan Raden Wijaya atas Jayakatwang dan sekaligus juga atas. tentara
Tartar dan Mongolia. Untuk memeriahkan peringatan tersebut diadakan acara
perhelatan rakyat, carnival dan segala macam olah raga dan seni yang dilombakan
atau dipentaskan. Sistem kepemerintahan Majapahit dan nama-nama jabatannya,
seperti Sang Panca Wilwatikta dan para mentri ini juga sama atau berlaku di
negara-negara bawahan, kecualai istilah Maha Patih dan para Maha Menterinya
hanya berlaku di kerajaan pusat sedangkan di negara-negara bawahan sebutannya
menjadi patih atau mentri saja.
Demikian semoga menginspirasi.
Source : - Catatan kecil keluarga, - Babad Madura
Posted by : Den Mas Agus
0 komentar:
Posting Komentar